Posts by lawyermuda
UPAYA HUKUM RENVOI ATAS DAFTAR PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG TIDAK DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL
UPAYA HUKUM RENVOI ATAS DAFTAR PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG TIDAK DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby) ABSTRAK Renvoi atas daftar pembagian hasil penjualan lelang eksekusi harta pailit merupakan hak yang diberikan kepada para pihak dalam hal terjadinya keberatan atas daftar pembagian hasil penjualan lelang yang telah dibuat…
Read MoreKEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT ATAS TIDAK TERPENUHINYA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT ATAS TIDAK TERPENUHINYA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby tanggal 25 September 2018) ABSTRAK Perjanjian perdamaian antara para pihak dapat dilakukan sepanjang para pihak dalam hal ini Debitor dan para Kreditor menyepakati dan pihak terkait yang…
Read MorePENGAJUAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) AKIBAT COVID-19 DENGAN ALASAN BISNIS PERSEROAN TERMOHON MENJADI PRODUK PRECASE SERTA ADANYA DUKUNGAN DARI INDUK PERUSAHAAN
PENGAJUAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) AKIBAT COVID-19 DENGAN ALASAN BISNIS PERSEROAN TERMOHON MENJADI PRODUK PRECASE SERTA ADANYA DUKUNGAN DARI INDUK PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2021) ABSTRAK Perjanjian utang piutang diantara para pihak dapat berimplikasi terhadap macetnya pembacayaran akibat suatu faktor dari Debitor yang merugikan para Kreditor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka…
Read MoreKEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 30 September 2020 jo. Putusan Nomor 1435 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 24 Februari 2021) ABSTRAK Secara yuridis, Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat…
Read MoreMemahami Peran Lawyer dalam Proyek Public Private Partnership
Memahami Peran Lawyer dalam Proyek Public Private Partnership Penulis: Lailatul Komaria (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga) Intisari: Berprofesi sebagai seorang lawyer, tentu harus memahami secara matang terkait bidang-bidang yang digeluti. Dengan adanya pemahaman yang utuh tersebut dapat menjadi panduan bagi lawyer dalam bertindak, baik sebelum, saat, atau bahkan pasca kasus yang dihadapi. Misalnya, pada proyek…
Read MorePertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Data Breach Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Data Breach Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang berkembang dengan pesat membuat banyak inovasi terjadi dalam bidang teknologi dan informasi. Salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan suatu pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data yang memanfaatkan sistem teknologi informasi. Linear dengan…
Read MoreKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA GRATIFIKASI YANG TERMASUK SUAP DALAM PENGADAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA GRATIFIKASI YANG TERMASUK SUAP DALAM PENGADAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) ABSTRAK Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak…
Read MoreKASUS PENGGELAPAN DANA TRAVEL UMROH OLEH ABU TOUR
KASUS PENGGELAPAN DANA TRAVEL UMROH OLEH ABU TOUR (Studi Kasus Putusan No. 1235/Pid.B/2018/PN.MKS.) ABSTRAK Dalam kasus ini, Penasehat Hukum mendalilkan bahwa gagal bayar yang dialami oleh Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk ke ranah perdata, sementara Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP yang merupakan…
Read MoreAKIBAT HUKUM PENGAJUAN GUGATAN DENGAN DASAR HUKUM BERBEDA DALAM SENGKETA HAK CIPTA
AKIBAT HUKUM PENGAJUAN GUGATAN DENGAN DASAR HUKUM BERBEDA DALAM SENGKETA HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus.HAKI/2019/PN.Smg) ABSTRAK Pengajuan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini ialah Gugatan Hak Cipta, gugatan paten, dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dimana masing-masing gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Pada dasarnya, Hak atas Kekayaan Intelektual…
Read MorePERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI DALIL GUGATAN DALAM SENGKETA MEREK
PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI DALIL GUGATAN DALAM SENGKETA MEREK (Studi kasus Putusan Nomor : 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Antara Hardwood Private Limited Melawan Pt Unilever Indonesia) Penjelasan ‘Persamaan pada Pokoknya’ tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yaitu “yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya”…
Read More